Detail Rancangan Produk Hukum

Rancangan Peraturan Daerah Nomor -- Tahun 2019

TentangBantuan Hukum
KategoriPeraturan Daerah
Nomor--
Tahun2019
File

Dalam waktu dekat, warga kurang mampu di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) dapat menikmati layanan bantuan hukum yang anggarannya di tampung pemerintah setempat. Hal itu sekaitan dengan Rancangan Perda (Ranperda) yang akan rampung bulan ini.

“Namanya Ranperda Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Kita harapkan bulan ini rampung dan akan kita laksanakan tahun depan,” tutur Kabag Hukum Pemkab Tobasa Lukman J Siagian ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (11/9/2019).

Dipaparkan, Perda tersebut dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum kepada warga kurang mampu yang sedang terlibat perkara. Anggarannya dari APBD dan ditampung di Bagian Hukum Setdakab Tobasa.

“Caranya, Pemkab akan melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum. Tentunya lembaga yang bersertifikat. Kemudian, ketika ada warga kurang mampu yang sedang dalam perkara dapat mengajukan permohonan kepada Pemkab Tobasa. Lalu kita lakukan verifikasi dan selanjutnya akan digelontorkan anggaran. Besarannya kisaran Rp5 juta per perkara,” jelasnya.

Dipaparkan, ada 9 Ranperda tahap ke I tahun 2019 yang saat ini sedang dalam proses. Selain Ranperda bantuan hukum, juga ada Ranperda penanggulangan bencana daerah, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia, Ranperda tentang retribusi penyelenggaraan menara telekomulunikasi, penyelenggaraan konsultasi publik, penyelenggaraan pelayanan publik, kawasan tanpa rokok, dan Ranperda penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya ada 4 Ranperda tahap ke II tahun 2019. Yakni Ranperda retribusi pelayanan tera dan tera ulang, rencana induk pengembangan pariwisata, pemakaian kekayaan daerah dan Ranperda pemberdayaan perempuan. Diharapkan semua Ranperda tersebut akan rampung tahun ini dan mulai berlaku tahun depan

Diskusi Publik